Perjanjian Kerja Karyawan – Persiapan dokumen perusahaan bagi karyawan dalam suatu perusahaan meliputi antara lain perjanjian kerja karyawan, pendaftaran npwp karyawan (bagi karyawan yang diwajibkan memiliki npwp), pendaftaran bpjs ketenagakerjaan dan pendaftaran bpjs kesehatan karyawan serta slip gaji karyawan, dan bagi karyawan yang telah keluar dari perusahaan berupa surat keterangan kerja dan surat keterangan untuk pencairan bpjs ketenagakerjaan, lalu bagi setiap karyawan akan diberikan bukti potong pajak penghasilan pasal 21 atas pembayaran pajak yang disetorkan oleh perusahaan selama masa bekerja, baik itu atas gaji, thr, bonus, maupun pesangon.

Berikut kami jelaskan cara pemenuhan kebutuhan dokumen bagi karyawan, pertama-tama kita akan membahas bagaimana membuat perjanjian kerja bagi karyawan. Menurut pasal 54 UU No.13/2003, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus memuat:

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Tempat pekerjaan
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Sedangkan syarat kontrak kerja dianggap sah menurut ketentuan dalam pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jenis perjanjian kerja menurut waktu berakhirnya dapat dibedakan sebagai berikut:

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

PKWT Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pekerjanya sering disebut karyawan kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. PKWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. didasarkan atas jangka waktu paling lama tiga tahun atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
2. dibuat secara tertulis dalam 3 rangkap : untuk karyawan, pengusaha dan Disnaker (Permenaker No. Per-02/Men/1993), apabila dibuat secara lisan maka dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
3. dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin atau dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan Bahasa Indonesia sebagai yang utama;
4. tidak ada masa percobaan kerja (probation), bila disyaratkan maka perjanjian kerja Batal Demi Hukum (Pasal 58 UU No. 13/2003).

Dalam Undang – Undang No. 13 tahun 2003 pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”. Meski para pihak adalah orang asing, hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut adalah Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, oleh karena itu PKWT harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan terjemahan ke Bahasa Inggris. Segala ketentuan yang mengikat secara hukum adalah ketentuan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut hanyalah merupakan terjemahan, agar para pihak mengerti isinya.

Penggunaan tenaga kerja asing pada Kantor Perwakilan Perusahaan Asing juga wajib tunduk pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu, apabila ketentuan ketenagakerjaan kita mengatur mengenai suatu hak bagi tenaga kerja asing yang wajib dipatuhi oleh pemberi kerja, maka hak-hak tersebut wajib diberikan pada tenaga kerja asing tersebut. Contohnya mengenai jaminan sosial tenaga kerja, seorang tenaga kerja asing juga berhak untuk memperoleh jamsostek, seperti halnya pekerja WNI.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

PKWTT Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pekerjanya sering disebut karyawan tetap. Selain tertulis, PKWTT dapat juga dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapat pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja untuk paling lama 3 (tiga) bulan, bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan, maka demi hukum sejak bulan keempat, si pekerja sudah dinyatakan sebagai pekerja tetap (PKWTT). Selama masa percobaan, Perusahaan wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

Pada dasarnya, perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis. Berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT). Dalam Pasal 57 UU No.13/2003 ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain itu, dalam hal perusahaan tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis (PKWTT) dengan pekerjanya, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan (Pasal 63 UU Ketenagakerjaan). Surat pengangkatan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan:

1. nama dan alamat pekerja/buruh;
2. tanggal mulai bekerja;
3. jenis pekerjaan; dan
4. besarnya upah.

Jadi, dalam hal perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, memang tidak harus dilakukan dengan perjanjian kerja tertulis, akan tetapi perusahaan wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerjanya.

Dalam hal ini, Indoservice, penyedia layanan sumber daya manusia outsourcing dan manajemen penggajian yang berpengalaman, siap meringankan kerumitan Anda. Kami akan dengan senang hati membantu proses onboarding karyawan Anda, membuat draf perjanjian kerja, layanan penggajian, EoR, dan layanan terkait lainnya. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran khusus.

English language: https://indoservice.co.id/employment-agreement/

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat