Sistem Payroll Karyawan Perusahaan di Indonesia – Sistem payroll karyawan dalam suatu perusahaan harus diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam pasal 1 ayat 6a, menjelaskan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pekerja atau karyawan menerima upah atau gaji dari pemberi kerja atas hasil pekerjaan pada suatu waktu tertentu sesuai perjanjian antara pihak pekerja dan pemberi kerja. Masa yang berlaku dapat berupa waktu perjam, harian atau bulanan. Besaran atas penghasilan yang didapat oleh pekerja diatur dalam perjanjian antara perusahaan dan pekerja, dan besaran tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana diatur dalam pasal 1 ayat 30, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Payroll di Indonesia

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Upah Minimum menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus lebih besar dari upah minimum yang berlaku di wilayah pekerja tersebut ditempatkan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mengikut sertakan pekerja dalam program pemerintah jaminan kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mengikut sertakan pekerja dalam program pemerintah jaminan sosial tenaga kerja. Dalam pemenaker nomor 6 tahun 2016 menyebutkan, setiap pekerja yang telah bekerja selama 1 bulan penuh berhak atas THR yang besarannya proposional sesuai masa kerja.

Atas waktu yang digunakan untuk bekerja di luar waktu kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/Men/VI/2004 Pasal 1 adalah menjadi waktu lembur bagi pekerja. Dalam keputusan menteri tenaga kerja nomor : kep – 150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan dijelaskan bahwa menjadi hak bagi pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan, ganti kerugian dan tunjangan tetap atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Mengacu dengan kewajiban perusahaan, bahwa setiap penghasilan yang diterima oleh pekerja wajib untuk dihitung pajaknya dan dibayarkan ke kas negara serta dilaporkan ke dirjen pajak setiap bulannya oleh pemberi kerja sesuai tanggal jatuh temponya.

Dengan banyaknya faktor dari penghasilan tersebut di atas, Indoservice hadir untuk memberikan pelayanan dalam menangani payroll karyawan anda, kami dapat membantu dalam seluruh pengurusan yang berkaitan dengan seluruh hal tersebut diatas, mulai dari mendaftarkan, melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan atas seluruh kewajiban dan hak bagi karyawan dan perusahaan. Percayakan pekerjaan tersebut kepada kami, kami akan menyelesaikannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat